Peran legislatif dalam mendorong kebijakan publik yang berkualitas sangatlah penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Legislatif memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sehingga dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, “Legislatif memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembuatan kebijakan publik. Mereka harus mampu mengawasi, mengkritisi, dan memberikan masukan konstruktif agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.”

Salah satu contoh peran legislatif dalam mendorong kebijakan publik yang berkualitas adalah melalui pembentukan panitia khusus atau pansus di dalam lembaga legislatif. Pansus dapat melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu isu tertentu dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan atau perubahan kebijakan.

Dalam hal ini, Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, menyatakan bahwa “Pansus merupakan instrumen yang efektif dalam mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah dalam menyusun kebijakan publik. Dengan adanya pansus, kita dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.”

Selain itu, legislatif juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, legislatif dapat memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, seorang pakar hukum dan advokat terkemuka, menekankan bahwa “Pengawasan yang dilakukan oleh legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan publik sangatlah penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Legislatif harus menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran legislatif dalam mendorong kebijakan publik yang berkualitas sangatlah vital dalam memastikan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Legislatif harus dapat menjalankan fungsi pengawasan dan kontrolnya secara efektif demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.