Peran strategis lembaga pemerintahan dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam upaya membangun negara yang adil dan sejahtera. Keadilan sosial merupakan salah satu prinsip utama dalam pembangunan negara yang berkeadilan, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan dari negara.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, keadilan sosial merupakan landasan bagi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Beliau menjelaskan bahwa lembaga pemerintahan memiliki peran yang strategis dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, lembaga pemerintahan harus bekerja secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Peran strategis lembaga pemerintahan dalam menciptakan keadilan sosial juga ditekankan oleh Dr. Emil Salim, mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Beliau menegaskan bahwa lembaga pemerintahan harus mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah dengan program-program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Namun, tantangan yang dihadapi dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih sangat besar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari ketimpangan ekonomi, ketidakmerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, hingga masih adanya praktik-praktik diskriminatif dalam masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara lembaga pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. Muhammad A.S. Hikam, pakar politik dari Universitas Paramadina, “Keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun negara yang adil dan sejahtera.”

Dengan demikian, peran strategis lembaga pemerintahan dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus terus ditingkatkan melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, serta melalui upaya-upaya konkret untuk mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan yang masih ada dalam masyarakat. Hanya dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.