Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. DPRD memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran yang dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan di tingkat daerah.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, DPRD merupakan mitra yang harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat. “DPRD harus bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang pro rakyat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Salah satu contoh konkrit dari peran DPRD sebagai mitra pemerintah daerah adalah dalam pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, DPRD memiliki peran krusial dalam mengawasi penggunaan anggaran sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dan pemborosan. “DPRD harus menjadi mata dan telinga rakyat dalam mengawasi penggunaan anggaran publik,” katanya.

Selain itu, DPRD juga memiliki fungsi legislasi yang penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Menurut Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik (Puskapub) Universitas Gajah Mada, Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, DPRD harus mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan progresif. “DPRD harus dapat menghasilkan peraturan daerah yang progresif dan berdampak positif bagi masyarakat,” tuturnya.

Dengan demikian, DPRD sebagai mitra pemerintah daerah memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui kerja sama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan pembangunan di tingkat daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat.