Mengapa lembaga pemerintahan merupakan tulang punggung sistem demokrasi di Indonesia? Pertanyaan ini sering muncul ketika kita membahas bagaimana sistem demokrasi di Indonesia berjalan. Lembaga pemerintahan memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kestabilan dan keberlangsungan demokrasi di negara ini.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, lembaga pemerintahan merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi. Dalam bukunya yang berjudul “Demokrasi dan HAM di Indonesia”, beliau menyatakan bahwa lembaga pemerintahan memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam konteks Indonesia, lembaga pemerintahan seperti DPR, DPD, dan KPK memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat Mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyatakan bahwa lembaga pemerintahan harus bekerja secara transparan dan akuntabel demi menjaga integritas demokrasi.

Selain itu, lembaga pemerintahan juga berperan sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, bahwa DPR adalah “rumah rakyat” yang harus mampu menjadi cerminan dari keinginan dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lembaga pemerintahan memang merupakan tulang punggung sistem demokrasi di Indonesia. Tanpa lembaga pemerintahan yang kuat dan independen, sulit bagi sistem demokrasi di Indonesia untuk berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peran serta dukungan semua pihak dalam memperkuat lembaga pemerintahan sangatlah penting untuk menjaga demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik.