Dalam proses penyusunan kebijakan publik di Indonesia, peran legislatif memegang peran yang sangat penting. Legislatif tidak hanya bertugas untuk membuat undang-undang, namun juga untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengoptimalkan peran legislatif agar kebijakan publik yang dihasilkan dapat benar-benar mewakili kepentingan masyarakat.

Dalam sebuah wawancara, pakar tata pemerintahan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Arief Prasetyo, menyatakan bahwa “Mengoptimalkan peran legislatif dalam proses penyusunan kebijakan publik merupakan langkah yang strategis dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Legislatif harus mampu menjadi lembaga kontrol yang efektif terhadap kebijakan pemerintah.”

Salah satu cara untuk mengoptimalkan peran legislatif adalah dengan meningkatkan kualitas anggota legislatif itu sendiri. Anggota legislatif harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang tata pemerintahan dan kebijakan publik agar dapat melakukan pengawasan yang efektif terhadap pemerintah. Hal ini juga disampaikan oleh Pakar Tata Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Bambang Soedibyo, yang menyatakan bahwa “Legislatif yang berkualitas akan mampu menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik dan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.”

Selain itu, peran legislatif juga dapat ditingkatkan melalui kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan kebijakan publik. Kedua lembaga tersebut harus saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam menyusun kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini juga ditekankan oleh Mantan Menteri Sosial, Prof. Dr. Khofifah Indar Parawansa, yang menyatakan bahwa “Kerja sama antara legislatif dan eksekutif sangat penting dalam proses penyusunan kebijakan publik. Kedua lembaga tersebut harus saling mendukung dan bekerja sama demi kepentingan masyarakat.”

Dengan mengoptimalkan peran legislatif dalam proses penyusunan kebijakan publik, diharapkan dapat tercipta kebijakan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memperkuat peran legislatif dalam proses tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Ryaas Rasyid, pakar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran, bahwa “Mengoptimalkan peran legislatif dalam proses penyusunan kebijakan publik merupakan langkah yang strategis dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.”