Peran DPR dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan swasta dalam kebijakan sangatlah penting. Sebagai wakil rakyat, DPR memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mengakomodasi kepentingan masyarakat luas dan bukan hanya kepentingan segelintir pihak swasta.

Menurut Dr. H. Azis Syamsuddin, Anggota DPR RI, “Peran DPR sebagai lembaga legislatif harus mampu menjadi pengawas dan penyeimbang antara kepentingan publik dan swasta. Karena pada akhirnya, kebijakan yang diambil akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.”

Dalam beberapa kasus, terkadang kepentingan swasta dapat lebih dominan dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini dapat terjadi karena adanya intervensi atau tekanan dari pihak swasta yang berpotensi merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, DPR perlu memiliki mekanisme pengawasan yang kuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, “DPR harus bisa menjaga independensinya dalam mengambil keputusan, tanpa terpengaruh oleh kepentingan pihak swasta. Karena jika kepentingan swasta terlalu dominan, maka akan sulit untuk mencapai keseimbangan yang seharusnya.”

DPR juga perlu memperhatikan berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat sipil dan akademisi, dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih representatif dan mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Dengan demikian, peran DPR dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan swasta dalam kebijakan sangatlah vital. DPR harus mampu menjadi penjaga keadilan dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas, demi terwujudnya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan bersama.